Soal-soal pilihan ganda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab ke-7 , berisikan bahan yang berbeda dengan Contoh Soal PG PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya bagia ke-6 (soal nomor 51-60) yaitu ihwal Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berikut , pola soal PKN kelas 10 semester ganjil K13 dengan kunci jawabannya , untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat , dimulai dari soal nomor 61.
61. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan....
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. rakyat
e. DPD
Jawaban: c
62. Bupati yakni kepala tempat otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
a. pilkada
b. pemilu
c. voting
d. musyawarah
e. rapat
Jawaban: a
63. Kepala dinas tempat diangkat dan diberhentikan oleh kepala tempat atas usul....
a. sekretaris DPRD
b. bupati
c. sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
Jawaban: c
64. Undang-undang yang mengatur ihwal pemerintahan tempat adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: d
65. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
a. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memperlihatkan anggaran kepada daerah
b. daerah-daerah lebih kreatif dalam membuatkan sumber dayanya
c. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d. putera-putera tempat sanggup berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
Jawaban: c
66. Undang-Undang yang mengatur ihwal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: e
67. Pelaksanaan otonomi tempat berpusat di daerah.....
a. propinsi
b. kabupaten/kota
c. kota administratif
d. desa
e. ibu kota
Jawaban: b
68. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
a. presiden , menteri , dan gubernur
b. presiden , dewan perwakilan rakyat , dan menteri
c. presiden dan para menteri
d. presiden , ketua dewan perwakilan rakyat , dan Ketua Mahkamah Agung
e. presiden , MPR , dan DPR
Jawaban: c
69. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada tempat otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. kiprah pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: a
70. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di tempat disebut.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. kiprah pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: b
Lanjut ke soal nomor 71-80 => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya (PG) Part-8 Berbagai Sumber
Berikut , pola soal PKN kelas 10 semester ganjil K13 dengan kunci jawabannya , untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat , dimulai dari soal nomor 61.
61. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan....
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. rakyat
e. DPD
Jawaban: c
62. Bupati yakni kepala tempat otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
a. pilkada
b. pemilu
c. voting
d. musyawarah
e. rapat
Jawaban: a
63. Kepala dinas tempat diangkat dan diberhentikan oleh kepala tempat atas usul....
a. sekretaris DPRD
b. bupati
c. sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
Jawaban: c
64. Undang-undang yang mengatur ihwal pemerintahan tempat adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: d
65. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
a. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memperlihatkan anggaran kepada daerah
b. daerah-daerah lebih kreatif dalam membuatkan sumber dayanya
c. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d. putera-putera tempat sanggup berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
Jawaban: c
66. Undang-Undang yang mengatur ihwal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: e
67. Pelaksanaan otonomi tempat berpusat di daerah.....
a. propinsi
b. kabupaten/kota
c. kota administratif
d. desa
e. ibu kota
Jawaban: b
68. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
a. presiden , menteri , dan gubernur
b. presiden , dewan perwakilan rakyat , dan menteri
c. presiden dan para menteri
d. presiden , ketua dewan perwakilan rakyat , dan Ketua Mahkamah Agung
e. presiden , MPR , dan DPR
Jawaban: c
69. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada tempat otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. kiprah pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: a
70. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di tempat disebut.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. kiprah pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: b
Lanjut ke soal nomor 71-80 => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya (PG) Part-8 Berbagai Sumber
0 Response to "Contoh Soal Pkn Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya(Pg) Part-7 - Foldersoal.Com - Soal Dan Pembahasan Un | Uambn Uasbn Unbk"